/13 Juli Bertemu Jokowi, 24 Juli Makan Nasi Goreng Bersama Megawati, 26 Agustus 2019 Jokowi Mengumumkan Ibukota Baru Di Lahan HGU Prabowo Subianto

13 Juli Bertemu Jokowi, 24 Juli Makan Nasi Goreng Bersama Megawati, 26 Agustus 2019 Jokowi Mengumumkan Ibukota Baru Di Lahan HGU Prabowo Subianto

Pro dan kontra pemindahan ibukota negara mencuat kemuka publik tanah air. Headline koran memenuhi pandangan para Akademisi dan politisi. Demikian pula di layar kaca, perdebatan tentang pemindahan ibukota menjadi perang urat saraf. Dan tak ketinggalan seluruh platform media sosial menghiasi getar getir, harapan dan penolakan bahkan cacian dan hujatan bagi mereka yang berkicau dan berselisih pendapat.

Barangkali fenomena pro dan kontra ini juga serumit pemindahan ibukota Amerika Serikat, dari New York Ke Washington Dc. Dari kuala Lumpur Ke Putra jaya Di Malaysia atau dari kontroversi Canberra yang menjadi ibukota negara Australia setelah mengalahkan Sydney dan Melbourne. Rakyat terbelah, Kritikan dan Intimidasi dari Stakholder yang tidak menginginkan pemindahan ibukota mengantung dikepala presiden.

Namun Amerika dan Mahatir Mohammad Di malaysia tetap konsisten dengan kata dan konsekuensi. Hingga akhirnya rakyat Amerika dan Malaysia berhasil merasakan suksesnya pemindahan ibukota. Dari pusat ekonomi dan pusat pemerintahan dalam satu kota yang sumpek menjadi dua kota dan dua pusat yang berbeda dengan tatanan intregasi dan pemerataan.

Berbeda dengan itu, Pemindahan ibukota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw. Dari Rio de Janeiro ke Brasilia di Brazil mengalami kegagalan karna tidak memberikan multiplier effect dan cendrung pemindahan ibukota dilakukan karna ada nilai-nilai tersembunyi yang menguntungkan para Elit dan Korporasi. Selain dapat mengeruk kantong dan hutang, pemindahan ibukota dapat merusak tatanan ekologi dan perpecahan karna kepentingan.

Lalu siapkah kita dengan segala harapan dan konsekuensi jika alasan pemerintahan jokowi memindahkan ibukota karna; Pertama, kalimantan minim risiko bencana, kalimantan lokasi strategis, Lokasi ibukota baru dekat perkotaan (Balikpapan dan Samarinda). Dan terakhir karna disana pemerintah juga katanya memiliki lahan untuk pengembangan ibukota baru. Jika alasan itu sudah dirasa relevan dan mendesak maka bahu membahu adalah kekuatan utama kita, namun jika itu dirasa bukan saatnya maka mengkaji dan memberikan masukkan konstruktif adalah hak setiap warga negara.

Tapi ada yang menarik saat presiden jokowi mengumumkan pemindahan ibukota baru di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Bukan di Palangkaraya yang menjadi opsi Presiden Soekarno. Dan yang lebih menarik disekitaran wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara itu ada lahan Penebangan HGU ITCI (International Timber Corporation Indonesia) yang kini sudah dibandrol oleh Prabowo Subianto dan tidak jauh dari sana menurut Dahlan Iskan, mantan mentri BUMN,  sekitar 40km dari sana juga ada lahan yang bernama bukit Soeharto.

Namun dalam suatu kesempatan pemerintah memang mampu mengambil alih suatu lahan jika diperlukan tetapi dengan penawaran dan kesepakatan dengan pihak terkait. Terlepas benar atau tidaknya kabar tersebut dan terlepas prabowo itu masih atau memang tidak menguasai HGU, sebagai rakyat, kita tetap memberikan support dan dukungan kepada upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan meskipun ibukota baru membutuhkan dana 440 Triliun lebih.

Dan ini bukan tentang prabowo dan gerindra yang dulu begitu kritis terhadap pemerintahan jokowi apalagi tentang 13 juli prabowo bertemu jokowi di MRT, 24 Juli prabowo makan nasi goreng bersama megawati, 26 Agustus 2019 jokowi mengumumkan ibukota baru di dekat lahan HGU prabowo subianto.